Site Loader
Waduh! Kebijakan Kemenhub Soal SSS Berpotensi Gerus Pendapatan Operator Angkutan Penyebrangan

WE Online, Jakarta

Kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengenai short sea shipping (SSS) dinilai akan menggerus pendapatan operator angkutan penyebrangan.

Ketua DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, & Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo menyatakan jika hal tersebut lantaran lintasan SSS berpotensi berhimpit dengan jalan yang biasa dijalakan angkutan penyeberangan.

“Potensi lintasan berhimpit tersebut dapat terjadi karena perizinan yang dikeluarkan oleh 2 direktorat dalam satu Kementerian Pertalian yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Tanah dan Direktorat Jenderal Perhubungan Bahar tanpa adanya koordinasi dan makna yang jelas, baik dari bagian jarak lintas maupun spesifikasi pesawat yang digunakan, ” ujar Khoiri dalam sebuah diskusi secara Maya yang ditulis Kamis (17/9/2020).

Ia mengungkapkan bahwa, munculnya kebijakan ini bisa dibilang mempertontonkan tak adanya sinkronisasi kebijaksanaan di dalam satu kementerian. “Sudah sahih bukan hanya SSS saling membantai, pelaku usaha lama yang telah ada layanan puluhan tahun dibunuh pendatang baru yang regulasinya tidak sebanding. Begitu bayak kebebasan tarif agenda dan regulasi mau operasi atau tidak suka-suka saja. Sedangkan dalam perhubungan darat (penyeberangan) highly regulated, ” jelas dia.

Baca Serupa: Kemenhub Tegaskan Tak Akan Beradu Operasional Tol Lauta

Sementara tersebut, Anggota Ombudsman Alvin Lie mengutarakan bila, adanya kebijakan ini harusnya Kemenhub menggabungkan dua direktorat dan membentuk Direktorat baru yaitu Direktorat Jenderal Angkutan Perairan.

“Pemerintah harus membentuk Direktorat Jenderal Angkutan Perairan di Kementerian Perhubungan, sebagai pembina tunggal terhadap angkutan perairan, guna menghapus dualisme pembinaan sebagaimana terjadi era ini, ” ujarnya.

Alvin juga mengakui, operasional SSS atau pelayaran menyisir miring berpotensi berhimpitan dengan aktivitas angkutan penyeberangan sehingga menyusahkan pelaku cara penyeberangan.

“Kami tidak mau ada keberpihakan, kalau dileburkan Dirjen Laut hilang ya kesimpulannya ini soal anggaran mati-matian hendak dipertahankan. Menterinya berani atau tidak, kami menilai darat mengurusi kapal ini tidak sesuai kompetensi, seberapa kuat seorang menteri menghadapi fungsionaris, ” tukas dia.

Sebagai informasi, SSS merupakan pola angkutan komersial yang menggunakan aliran sungai dan perairan pesisir pantai untuk memindahkan barang komersial dari pelabuhan utama ke arah pelabuhan yang dilayani oleh SSS adalah pelabuhan domestik. Dimana, sudah ada 2 rute SSS dengan dijalankan oleh pemerintah, yakni jalan Tanjung Wangi – Lembar dengan berimpitan dengan lintasan penyeberangan Lembar – Padangbai dan Ketapang – Gilimanuk.

Gregory Jenkins