Site Loader
teruntuk-obligor-blbi-dengar-ultimatum-mahfud-md-tak-ada-yang-bisa-sembunyi-1

Pemerintah meminta para obligor dan debitur bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) biar kooperatif untuk menyelesaikan utangnya. Saat ini, total pinjaman BLBI yang ditagih pemerintah senilai Rp110, 4 triliun.

Menteri Pemimpin Bidang Politik, Hukum, serta Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, tak mengatup kemungkinan untuk mengembalikan pengerjaan perkara BLBI ke lembah pidana. Adapun proses itu, menurut Mahfud, dimungkinkan bila para debitur dan obligor tak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan utang mereka ke pemerintah terkait BLBI.

Baca Selalu: Mahfud MD Bilang Mengenai BLBI Bisa Beralih Oleh sebab itu Kasus Korupsi

“Karena kalau dia sudah tak bayar utang atau memberi bukti palsu, atau tetap ingkar bisa saja dianggap merugikan keuangan negara. Dua memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ketiga, mengenai hukum karena tidak mengesahkan apa yang sudah dikatakan utang, ” ujarnya era pelantikan tim satuan perintah BLBI secara virtual, Jumat (4/6).

Meski kini kasus ini ditangani secara perdata, kata Mahfud, para debitur dan obligator harus melunasi seluruh kewajiban sesuai dengan besaran utang yang mereka miliki. Kalau nantinya ditemukan adanya pembangkangan oleh para debitur & obligor, Mahfud menyatakan, pihaknya siap memproses mereka ke ranah pidana.

Hal itu dipastikan Mahfud karena pemerintah telah mengantongi sejumlah nama debitur & obligor yang terkait dengan perkara ini. “Tidak ada yang bisa sembunyi karena daftarnya ada. Jadi saya tahu Anda pun cakap. Mari kooperatif saja. Ini untuk negara dan Anda harus bekerja untuk negeri, ” ucapnya.

Presiden Jokowi pun sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang beroperasi sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung.

Aturan mengenai pendirian satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Bagian 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Beleid dikeluarkan pada 6 April 2021.

Faktanya, Indonesia berada dalam urutan kedua terbawah dibanding 61 negara di dunia dalam hal minat menangkap. Mau sampai kapan? Mulai aja dulu dari #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Tulisan di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi secara Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan muatan artikel menjadi tanggung pikiran Republika.

Gregory Jenkins