Site Loader
Tahu Serang Bansos Anies Baswedan, Juliari Kini Tersangka Korupsi

WE Online, Jakarta

Operasi mengambil tangan (OTT) yang digelar KPK pada Sabtu (5/12) di kaum tempat di Jakarta berujung pada pengumuman status tersangka Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara pada Minggu (6/12) dini hari WIB oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Mutlak ada lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana bantuan baik (bansos) pandemi Covid-19 ini.

Perkara ini terbilang ironis bagi Juliari sebagai pimpinan sempurna kementerian yang bertanggung jawab terhadap penyaluran bansos Covid-19. Jika merujuk pada riwayat penyaluran bansos semasa pandemi, Juliari bahkan sempat mempertimbangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada awal Mei lalu.

Baca Juga: Anies Trending di Twitter, Netizen Menjawab: Maju Gubernurnya Sedih Haters-nya!

Kisruh penanganan bansos antara pemerintah pusat dan DKI terungkap saat Juliari menyatakan bahwa penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tidak sesuai dengan suara awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta. Juliari menyebut, ada kekacauan di lapangan sesudah kementeriannya menemukan ada warga penyambut bansos dari Kemensos sama secara penerima bansos dari Pemprov DKI Jakarta.

“Saat Ratas terdahulu, kesepakatan awalnya tidak begitu. Gubernur DKI meminta bantuan negeri pusat untuk meng- cover bantuan yang tak bisa di- cover oleh DKI, ” kata Juliari dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII, Mei lalu.

Juliari saat itu mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menggunakan petunjuk yang serupa dengan Kemensos soal penyambut bansos sembako dampak Covid-19. Sesudah kekacauan penerimaan bansos tahap pangkal, tahap berikutnya, disepakati untuk memurukkan usulan RT-RW.

“Jadi, untuk penyaluran bansos sembako periode 1 dan 2 masih memakai data sebelumnya, tapi untuk periode selanjutnya akan menggunakan data gres ditambah dengan usulan dari RT dan RW agar bansos sembako lebih terasa lagi, ” sirih Juliari.

Anies Baswedan saat itu merespons bahwa ide bansos sudah tercetus sebelum Pemisahan Sosial Berskala Besar (PSBB) digulirkan pemerintah pusat. Di sisi asing, pemerintah pusat baru mendistribusikan bansos pada 20 April 2020 kepada warga miskin dan rentan bangsat yang terdampak Covid-19.

“Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya dan rakyat akan kesulitan pangan jika belum ada bansos pangan sejak PSBB diberlakukan jadi kami Pemprov DKI Jakarta sudah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu, ” sirih Anies dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/5).

Kini, beberapa bulan setelah kisruh kurun pemerintah pusat dan DKI soal pembagian bansos sembako Covid-19, Juliari ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Pemimpin KPK Firli Bahuri, KPK memeriksa Juliari menerima suap senilai Rp17 miliar dari fee pengadaan bansos sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek.

“Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode prima diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus Joko Santoso) kepada JPB (Juliari Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) secara nilai sekitar Rp8, 2 miliar, ” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers pada gedung KPK pada Minggu (6/12) dini hari.

Mas uang tersebut selanjutnya dikelola sebab Eko dan Shelvy N demi orang kepercayaan Juliari. Uang maksudnya digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

“Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari kamar Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8, 8 miliar yang juga diduga mau dipergunakan untuk keperluan JPB, ” tambah Firli. Dengan begitu, total suap yang diduga diterima Juliari adalah senilai Rp17 miliar.

Dalam OTT pada Sabtu (5/12), petugas KPK mengamankan uang dengan jumlah sekitar Rp14, 5 miliar dalam berbagai pecahan serampangan uang, yaitu sekitar Rp11, 9 miliar, sekitar 171, 085 dolar AS (setara Rp2, 420 miliar) dan sekitar 23. 000 dolar Singapura (setara Rp243 juta). Selain Juliari, KPK menetapkan empat simpulan lain sebagai penerima suap, yakni Matheus Joko Santoso dan Biasa Wahyono. Sementara, tersangka pemberi suap adalah Ardian IM dan Harry Sidabuke.

Perkara itu, menurut Firli, diawali adanya logistik bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial MENODAI tahun 2020. Nilai total bansos sembako itu mencapai Rp5, 9 triliun dengan total 272 persetujuan pengadaan dan dilaksanakan dengan perut periode.

“JPB (Juliari P Batubara) selaku Menteri Baik menunjuk MJS (Matheus Joko Santoso) dan AW (Adi Wahyono) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengoperasian proyek tersebut dengan cara penetapan langsung para rekanan, ” membuka Firli.

Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket order yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. “Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu bola lampu paket bansos, ” tambah Firli.

Selanjutnya, Matheus & Adi pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak order dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian IM, Harry Sidabuke, dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus.

“Penunjukan PT RPI sebagai lupa satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB dan disetujui oleh AW, ” ungkap Firli.

Program bansos sembako di Jabodetabek adalah salah satu dari enam program perlindungan sosial di Kemensos yang diselenggarakan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19. Total anggaran untuk bansos sembako Jabodetabek adalah senilai Rp6, 84 triliun dan sudah terealisasi Rp5, 65 triliun (82, 59 persen) berdasarkan data 4 November 2020.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Gregory Jenkins