Site Loader
status-pegawai-bikin-resah-eks-pimpinan-kpk-1

Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menghargai penerbitan Surat Keputusan penonaktifan 75 pegawai lembaga antirasuah keliru. Dia menila, SK nonjob oleh Ketua KPK bertentangan dengan pernyataan ketua maupun pimpinan KPK sebelumnya.

“Ada kontradiksi antara pernyataan dengan kelakuan karena tidak memecat akan tetapi menonjobkan, ” kata Bambang Widjojanto dalam keterangan, Rabu (12/5).

Baca Juga: Pegawai KPK Penerima Satyalancana Wira Susunan dari Jokowi Masuk dalam 75 Orang yang Dinonaktifkan

Dia mengatakan, kebijaksanaan itu menandakan adanya tanda tidak solidnya sikap seluruh pimpinan KPK. Tindakan dengan tidak konsisten sudah dapat dikualifikasi sebagai pembohongan terbuka dan hal ini indikasi dari tindakan kriminal.

Dia mengatakan, SK nonjob adalah kebijakan yang mengandung tindakan sanksi atau vonis. Hal ini dinilainya bertentangan dengan putusan Majelis hukum Konstitusi (MK) yang menuntut tidak boleh ada kegiatan yang merugikan insan KPK.

Menurut Bambang, kebijakan berupa tindakan nonjob ini menjadi sangat fatal sekali. Karena, sambung dia, hak keperdataan dan umum pegawai KPK telah secara sengaja dimatikan. Hukuman yang sangat menyakitkan bagi profesional dan punya integritas jadi layak disebut sebagai pembunuhan karakter. “Tindakan ini dapet disebut sebagai pelanggaran HAM, ” katanya.

Bambang melanjutkan, tindakan tersebut juga melanggar prinsip penting di dalam asas UNDANG-UNDANG KPK, yaitu akuntabilitas, keyakinan hukum, dan kepentingan umum. Oleh karena itu pelaksana kebijakan juga harus dikualifikasi telah melakukan pelanggaran etik dan perilaku kelembagaan.

Seluruh tindakan lantaran Ketua KPK yang selalu dibiarkan oleh Pimpinan KPK, ungkap Bambang, harus dipandang dan disimpulkan sebagi indikator ketidakmampuan ketua untuk memimpin KPK. “Dalam periode kepemimpinannya dan dibiarkan terus akan menghacurkan reputasi dan kehormatan KPK, ” katanya.

Surat keputusan pimpinan KPK perkara penonaktifan 75 pegawai tersebut dibuat tertanggal 7 Mei 2021 dengan Nomor 652 Tahun 2021. Plt Tukang Bicara KPK bidang Penindakan Ali Fikri membantah terpaut penonaktifan tersebut. Menurut Ali Fikri, pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan selanjutnya bersandarkan atas arahan atasan langsung yang ditunjuk.

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini adalah kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, menjepret, grafis, video, dan menyeluruh isi artikel menjadi kepalang jawab Republika.

Gregory Jenkins