Site Loader
serang-baru-partai-demokrat-kubu-moeldoko-ahy-bakal-di-1

Kubu Demokrat ragam kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang berencana melaporkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke pengadilan. Laporan terkait tudingan pengubahan AD/ART Partai Demokrat sehingga tak sebati dengan Undang-Undang Nomor dua Tahun 2011 tentang Kelompok Politik.

“Kita juga akan melapor AHY memalsukan akta AD/ART 2020, khususnya mengubah mukadimah sebab pendirian partai, ” perkataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB, Jhoni Allen Marbun di kediaman Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Menteng, Jakarta, Kamis (11/3/2021). Baca Juga: Kubu Moeldoko Gak Oleh karena itu Polisikan Andi Mallarangeng, Ternyata Gara-Gara….

Ia mengeklaim banyak hal yang bertentangan dengan UU Partai Politik dalam AD/ART hasil Kongres V pada 15 Maret 2020. Salah satunya menyebut bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi founding father Partai Demokrat. Baca Juga: Ngeri Banget! Akhir Manuver Moeldoko: Demokrat Terbunuh, Mati di Tangan Pejabat!

“Semua dari kalimat awalnya, makin kata-katanya seluruhnya berubah mutlak dan itu melanggar akta pendirian Partai Demokrat. Menjiplak dan itu bukan kewenangan Kemenkumham, itu adalah kewenangan akta notarial, ” perkataan Jhoni.

AHY akan dilaporkan karena sudah menjadi penanggung jawab disahkannya AD/ART Partai Demokrat buatan Kongres V 2020. Dia juga yang dinilai telah mengangkat kepengurusan berdasarkan AD/ART yang menyalahi UU Parpol. “Itu melanggar UU Parpol karena itu apa, tapi yang paling utama mengatur mukadimah Partai Demokrat, ” ujar Jhoni.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membantah AD/ART 2020 menyalahi Undang-Undang Partai Kebijakan. Pasalnya, pihak Kemenkumham telah memverifikasi dan mengesankan buatan Kongres V pada 2020.

Dalam surat keputusan (SK) yang diberikan oleh Kemenkumham, jelas tercantum bahwa telah dilakukan penjagaan dan penelitian oleh institusi yang dipimpin oleh Yasonna H Laoly. Artinya, hasil verifikasi sudah sesuai dengan UU Partai Politik.

“Kalau dikatakan bahwa kepengurusan & AD/ART hasil Kongres V 2020 tidak sah, bermakna pelaku gerakan pengambilalihan Golongan Demokrat menghina Menteri Lembaga dan HAM dan stafnya. Serta menganggap Kemenkumham tidak cakap, ” ujar Herzaky.

Lihat Sumber Artikel dalam Republika Disclaimer: Tulisan ini merupakan kerja pas Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Gregory Jenkins