Site Loader
senasib-sama-tiktok-cash-apa-itu-vtube-sampai-harus-diblokir-kominfo-1

Belakangan penuh kabar mengenai pemblokiran situs TikTok Cash oleh Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kemenkominfo). Pemblokiran tersebut dilakukan Kominfo berdasrkan surat permintaan pemblokiran dari OJK.

Selain TikTok Cash, ada juga maklumat serupa yakni Vtube yang sudah lebih dulu diblokir oleh Kominfo sejak Juni 2020 lalu. Pemblokiran itu lantaran situs dan permintaan VTube belum memiliki izin sah alias sebagai entitas investasi gelap. Baca Juga: Investasi Membersil Tiktokcash, Kominfo Blokir Akses Penggunaan dan Media Sosial

PT Future View Tech, masih akan diblokir hingga memperoleh izin. Adapun ara kerja VTube adalah dengan memberikan profit sharing pada anggota yang menonton iklan dalam aplikasi VTube. Baca Pula: Jawaban BI soal Uang Bergambar Jokowi yang Viral di TikTok

Anggota kemudian mengumpulkan poin sejak menonton iklan yang ada dalam VTube dan dicairkan dalam bentuk uang. Vtube menjanjikan penghasilan mulai Rp200 ribu hingga jutaan rupiah per bulan hanya dengan menonton tayangan iklan video selama 5-10 menit per hari.

Anggota bisa mendapatkan poin tambahan dengan mengajak orang lain bergabung atau upgrade level misi. Maka saat ini proses perizinan VTube masih dalam pengawasan Satgas Perdata Investasi (SWI).

“SWI telah menyatakan PT Future VIew Tech (VTube) masih belum memperoleh izin. tapi tidak menutup kemungkinan jika sudah mengurus izin sah dan memenuhi rekomendasi serta persyaratan lebih lanjut, bisa dillakukan normalisasi terhadap VTube, ” tulis Kemenkominfo dikutip dari unggahan Instagram @Kemenkominfo, Minggu (14/2/2021)

SWI sendiri merupakan satuan tugas penanganan dan dugaan tindaka melawan adat di bidang penghimpunan dana masarakat dan pengelolaan investasi yang beranggotakan 13 kementerian dan lembaga dengan bertujuan unutk mencegah dan mengikhtiarkan maraknya tawaran dan praktik investasi ilegal.

SWI menyarankan untuk proses normalisasi VTube sepatutnya menertibkan komunitas yang saat ini sudah ada, tidak menggunakan tanda uang asing.

Kemudian, tidak ada sistem member get member atau referral point . Selain itum poin tidak dibeli daripada pengguna lainnya, tapi melalui perusahaan secara langsung, dan terakhir mengatur server di Indonesia.

Lihat Sumber Tulisan di SINDOnews Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan SINDOnews. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjelma tanggung jawab SINDOnews.

Gregory Jenkins