Site Loader
peringatan-may-day-jangan-hanya-dukung-industri-perhatikan-kesejahteraan-buruh-sawit-1

Dalam tengah pandemi Covid-19, industri sawit tetap memberikan keuntungan besar bagi pebisnis serta negara. Ekspor minyak sawit Indonesia pada Januari 2021 mencapai 2, 86 juta ton, jumlah ini lebih tinggi dibandingkan bulan Januari 2020 yang mencapai dua, 39 juta ton.

Koordinator Koalisi Pekerja Sawit Zidane Parsaoran menuturkan, kenaikan ekspor sawit itu tidak dirasakan manfaatnya di kehidupan buruh perkebunan sawit.

Menyuarakan Juga: Potensi Bungkil Inti Sawit Penuhi Pakan Peliharaan Nasional

Pihaknya mendokumentasikan, jumlah buruh perkebunan sawit di Indonesia mencapai angka 20 juta. Dari jumlah tersebut, lebih dari 60 persen merupakan buruh secara hubungan kerja rentan.

“Praktik hubungan kerja rentan ini sudah berlangsung lama, bahkan terjadi dalam perkebunan sawit yang meminta memiliki sertifikat keberlanjutan. Hubungan kerja rentan adalah salah satu fakta yang menggambarkan buruknya situasi kerja buruh pada perkebunan sawit, ” katanya lewat siaran persnya, Sabtu (1/5).

Liga Buruh Sawit meminta pemerintah Indonesia melihat kondisi buruk buruh perkebunan sawit itu sebagai hal yang sangat penting diselesaikan melalui sokongan kebijakan.

Real, pemerintah banyak memberi pertolongan terhadap industri ini semacam revitalisasi perkebunan, pembangunan wilayah ekonomi khusus, pengembangan biodiesel hingga meloby negara-negara konsumen.

“Kebijakan-kebijakan istimewa terkait perkebunan sawit laksana UU perkebunan, Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), Kebijakan Rencana Lagak Nasional Kelapa Sawit Terus-menerus serta berbagai perundangan terkait sawit secara eksplisit tak menyentuh persoalan-persoalan penting mengenai perlindungan tenaga kerja serta jaminan hak-hak buruh perkebunan sawit, ” ungkap Zidane.

Hingga saat ini, buruh sawit banyak yang merupakan buruh harian terlepas, buruh kontrak atau pekerja dalam hubungan kerja tidak permanen tanpa ada kepastian status kerja, upah serta jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.

“Di sejumlah perkebunan sawit masih banyak buruh yang tak didaftarkan oleh perusahaan sebagai peserta jaminan sosial, ” sambungnya.

Pada peringatan Hari Buruh tahun ini, Koalisi Buruh Sawit meminta pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan perlindungan buruh perkebunan sawit dengan jaminan akan kepastian kerja, upah mulia, perlindungan atas keselamatan kerja serta jaminan sosial & kesehatan.

“Sistem kerja yang berbeda dengan industri manufaktur, jumlah tenaga kerja yang terserap dan kontribusi industri sawit terhadap penerimaan negeri, seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pelestarian buruh perkebunan sawit, ” pungkas Zidane.

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Lepas Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Informasi Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi tulisan menjadi tanggung jawab Rakyat Merdeka.

Gregory Jenkins