Site Loader
ppkm-mikro-paling-efektif-tekan-lonjakan-kasus-covid-19-1

Jalan kasus positif COVID-19 nasional minggu ini meningkat kaya sebesar 42 persen. Kenaikan ini berlangsung lima minggu berturut-turut dengan sumbangan penggandaan kasus mencapai hampir perut kali lipat dibanding minggu lalu dari provinsi-provinsi pada Pulau Jawa.

Lima provinsi di Pulau Jawa menyumbang lajunya kenaikan kasus positif COVID-19, yaitu: DKI Jakarta naik sebesar 13. 022 kasus; Jawa Barat sebesar 6. 449 kasus; Jawa Timur naik 1. 756 kasus; Kawasan Istimewa Yogyakarta naik 1. 322 kasus; dan Jawa Tengah naik sebesar satu. 012 kasus.

Baca Juga: Pemimpin Jokowi: PPKM Mikro Masih Jadi Kebijakan yang Pas

Sejalan dengan kemajuan kasus positif ini, maut di lima provinsi pula menjadi yang tertinggi dalam minggu ini. Lima provinsi yang mencatatkan kenaikan mair tertinggi antara lain: DKI Jakarta naik sebesar 200 kasus; Jawa Tengah 96 kasus; Jawa Timur 79 kasus; Jawa Barat 73 kasus; dan Lampung 72 kasus.

“Hanya DIY yang angka kematiannya tidak meningkat tajam sehingga tidak masuk ke dalam lima besar, ”ujar Pemimpin Tim Pakar dan Pakar Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito.

Meski kenaikan kasus positif di Provinsi Lampung tidak tajam, namun angka kematiannya masuk 5 besar tertinggi. Ini menunjukkan kalau efek akibat libur lama bisa terjadi dalam bermacam-macam bentuk, salah satunya menaiknya kasus kematian.

“Pembelajaran yang dapat diambil adalah Kesiagaan daerah terhadap situasi masing-masing merupakan kunci mengendalikan kasus”, jelas Resi. Kenaikan kesembuhan yang tidak terlalu signifikan di minggu ini di angka 20. 1 persen juga mendesakkan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan agar kematian bisa dicegah dan kesembuhan dapat ditingkatkan.

Bertambah lanjut, Wiku menambahkan kalau situasi COVID-19 saat tersebut sudah hampir mendekati puncak pandemi pasca periode libur akhir tahun lalu, dimana kasus aktif saat tersebut mencapai 160, 524 sedangkan kasus aktif tertinggi adalah 176, 672 pada 5 Februari lalu. Untuk itu, penguatan PPKM mikro menjelma hal utama yang harus dilakukan saat ini untuk menekan laju kasus positif khususnya yang terpusat di Pulau Jawa.

“Pemerintah telah mempelajari bermacam-macam opsi penanganan COVID-19 secara memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia dan serupa pengalaman negara lain, serta disimpulkan bahwa PPKM mikro masih menjadi cara pengerjaan yang paling efektif karena dilakukan hingga tingkat terkecil dan dapat berjalan minus mematikan ekonomi rakyat, ” jelas Wiku.

Satgas meminta agar mekanisme koordinasi dan pembagian karakter dalam menjalankan PPKM Mikro dilakukan dengan benar dan seefektif mungkin. Dalam rangka pencegahan, Lurah/Kepala Desa jadi pengendali Posko wajib berkoordinasi dengan Ketua RW untuk mendata kasus positif dalam tingkat RT di daerah masing-masing, serta bersama Babinsa dan Babinkamtibmas memantau loyalitas protokol kesehatan dan menganjurkan edukasi seputar COVID-19.

Selanjutnya, Lurah/Kepala Dukuh berkoordinasi juga dengan Puskesmas tingkat Kecamatan dan Kelurahan harus melakukan testing dalam pasien COVID-19 dan kontak eratnya yang dilanjutkan secara tracing dibantu oleh TNI/POLRI. Terakhir, Puskesmas dapat melangsungkan treatment dan pengawasan di pasien isolasi mandiri serta merujuk pasien dengan petunjuk sedang-berat ke tempat isolasi terpusat atau RSUD dalam tingkat Kecamatan.

Satgas menekankan, pelaksanaan PPKM dan PPKM Mikro ialah dua hal yang tak dapat dipisahkan. “Lurah/Kepala Tempat harus mengkoordinasikan pelaporan petunjuk, pembentukan posko, dan pengamalan fungsinya melalui aplikasi Menyatu Lawan COVID (BLC). Untuk itu jika ada wilayah yang belum melaporkan dengan rutin melalui aplikasi BLC, mohon segera menghubungi Satgas Pusat, ”ujar Wiku menegaskan.

Pelaporan ini penting dikerjakan secara rutin sehingga kelanjutan pelaksanaan PPKM Mikro mampu tercatat dan menjadi bakal evaluasi serta pertimbangan kebijaksanaan di tingkat provinsi & kab/kota. Diharapkan, dalam seminggu ini terlihat kemajuan pasti dalam langkah pengendalian peristiwa di tingkat daerah.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk dalam Indonesia dengan bahan referensi belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan dengan tersedia hanya satu wacana. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Gregory Jenkins