Site Loader
Pak Jokowi, Tolong Libatkan KPK era Pilih Pengganti Menteri!

WE Online, Jakarta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta cermat pada memilih dua menteri pengganti Edhy Prabowo dan Juliari Peter Batubara yang ditetapkan sebagai tersangka sebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, kepala negara disarankan melibatkan lembaga antirasuah dalam melakukan proses seleksi.

Permintaan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago. Dalam kaitan ini, dia menyenggol pernyataan Jokowi yang menyebut telah tak memiliki beban di kurun kedua kepemimpinannya.

“Tinggal sekarang Presiden harus berani memilih menteri yang clear soal integritasnya, supaya ngak membebani citra Pemimpin yang banyak tersandera kasus korupsi, membebani pemerintahan Jokowi, ” sirih Pangi saat dihubungi MNC Media , Jumat (18/12/2020).

Baca Pula: Jokowi Bilang Ndak Benar Vaksin Corona Cuma untuk Kalangan Tersebut…

Menurut dia, integritas dari sosok calon menteri yang akan dipilih itu bisa menjadi kunci Presiden dalam membenahi citra korup yang tergambarkan pada tengah masyarakat. Karena itu, tempat menyarankan Presiden melibatkan KPK pada proses penjaringan calon menteri.

“Kalau perlu fit and proper test melibatkan KPK biar betul-betul menteri yang dipilih selesai dengan uji integritasnya yang tak hanya memikirkan kelompok, golongan, serta memikirkan dirinya sendiri, ” perkataan dia.

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo sebagai tersangka penyambut suap. Ia diduga menerima uang sogok terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 alias suap ekspor benur atau benih lobster.

Tatkala, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ditetapkan Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) sebagai tersangka suap dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Politikus PDI Perjuangan itu diduga menerima suap sebesar Rp8, 2 miliar.

Partner Persekutuan Konten: SINDOnews

Gregory Jenkins