Site Loader
ombudsman-selidiki-potensi-maladministrasi-kebijakan-impor-beras-1

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan ada potensi maladministrasi terhadap metode keputusan rencana impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini.

Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika mengatakan penetapan kebijakan impor, terutama komoditas beras seharusnya berdasarkan data-data valid yang tersedia. Ia menilai perlu early warning system dalam menentukan keputusan impor agar lebih cermat dan hati.

Baca Juga: Mbak Susi Desak Buwas Bongkar Dua Orang Menteri Jokowi yang Ngotot Pengin Impor Beras

“Ombudsman meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melaksanakan rakortas (rapat koordinasi terbatas) guna menunda keputusan impor hingga menunggui perkembangan panen dan pemasokan oleh Perum Bulog dalam awal Mei, ” jelas Yeka di Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Yeka mengungkapkan berdasarkan data Institusi Pusat Statistik (BPS) produksi beras pada Januari-April 2021 justru akan mengalami kemajuan. Hal itu disebabkan kenaikan produksi gabah karena umum panen yang berpotensi menemui kenaikan dibandingkan tahun morat-marit. Luas panen padi dibanding Januari hingga April 2021 mencapai 4, 86 juta hektar dengan total potensi produktivitas padi pada subround Januari-April 2021 sebesar 25, 37 juta ton GKG.

Diperkirakan menyimpan potensi produksi beras di dalam Januari-April 2021 sebesar 14, 54 juta ton padi atau mengalami kenaikan sebesar 3, 08 juta ton (26, 84%) dibandingkan penerapan beras pada subround Januari-April 2020 sebesar 11, 46 juta ton.

Sementara berdasarkan pengumpulan bukti yang dilakukan oleh Ombudsman, stok beras milik Perum Bulog per tanggal 14 Maret 2021 mencapai angka 883. 585 ton secara rincian 859. 877 ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dan 23. 708 ton stok padi komersial.

Dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, ada stok beras yang berpotensi turun mutu sekitar 400 ribu ton, yang berawal dari pengadaan dalam jati selama periode 2018-2019. Sedangkan yang berasal importasi di 2018. Sehingga, stok padi yang layak konsumsi invalid dari 500 ribu ton, atau sekitar 20% daripada kebutuhan beras rata tiap bulan (2, 5 juta ton).

“Merujuk data stok pangan & potensi produksi beras nasional di 2021, Ombudsman menghargai bahwa stok beras nasional masih relatif aman, serta tidak memerlukan Impor pada waktu dekat ini, ” ucap Yeka.

Dalam polemik rencana memasukkan beras ini, Ombudsman biar meminta pedagang untuk tak melakukan upaya spekulasi pada masa tunggu, karena pemerintah bisa sewaktu waktu mengambil keputusan alternatif

Sebelumnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjamin tidak hendak ada impor beras era petani lokal memasuki panen raya sehingga harga padi petani lokal bakal aman. Adapun impor yang dimaksud ialah kebijakan impor sebagai pemenuhan stok di Bulog untuk berjaga-jaga.

Hal tersebut dipilih mengingat rendahnya gaya serap gabah oleh Bulog pada Maret. Lutfi menguatkan bila pengadaan Bulog dalam masa panen berlaku baik, pihaknya tak perkara untuk tidak mengimpor beras.

Gregory Jenkins