Site Loader

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan reformasi perpajakan berpotensi menurunkan tax gap ataupun selisih pajak Indonesia ke level normal atau nisbi comparable secara global.

Benchmark tax gap internasional terutama bagi negeri2 OECD dan emerging (negara berkembang) berada di kira-kira 3, 6%, sementara Nusantara tax gap-nya sebesar 8, 5%.

“Dilihat dari Indonesia, dari sisi kemampuan kita untuk meng-collect perpajakan kita yang di 9, 76 dan adanya tax jurang sebesar 8, 5% & normal tax gap dengan terjadi di negara-negara lain adalah 3, 6 maka untuk Indonesia sebetulnya terdapat potensi tax gap yang harus kita kurangi sejumlah mendekati 5% dari GDP, ” ujar Menkeu pada Rapat Kerja dengan Bayaran XI DPR seperti dikutip laman kemenkeu. go. id, di Jakarta, Senin (28/6/2021).

Baca Serupa: Setoran Pajak Naik, APBN Masih Tekor Rp219 Triliun

Baca Juga: Coba Dengar Pak Jokowi-Bu Sri: 70% Tolak Pajak Sembako, “Tidak Memihak Rakyat”

Reformasi perpajakan sendiri terdiri dari pembaruan di bidang kebijakan dan administrasi. Dari sisi kebijakan dengan melihat basis pajak; competitiveness perekonomian maupun antar negara; pemberian insentif kudu terukur, efisien, dan adaptif; mengurangi distorsi dan exemption; memperbaiki progresivitas pajak.

Tengah dari sisi administrasi, pembaruan akan membuat administrasi menjelma simple, mudah, dan tepat; memberikan kepastian hukum; memakai data dan informasi untuk menciptakan keadilan; mengikuti gaya serta best practice global.

Konsep reformasi perpajakan hendak dibahas lebih lanjut berhubungan dengan DPR dan tentunya akan mendengarkan masukan sebab seluruh pemangku kepentingan.

“Inilah yang kita ingin letakkan di pada pondasi reform perpajakan pada depan para anggota DPR Komisi XI. Untuk kita bersama-sama membahas bagaimana pokok ekonomi Indonesia bisa mendekatkan Indonesia kepada praktek-praktek dengan terjadi secara global, serupa tetap melindungi kepentingan bangsa dan negara serta perekonomian kita, dan tetap berpihak kepada kelompok yang lemah atau vulnerable, ” pungkas Menkeu.

Faktanya, perbandingan jarang jumlah penduduk di Nusantara dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang ada hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Gregory Jenkins