Site Loader
gugat-putusan-yasonna-partai-demokrat-klb-deli-serdang-bukan-langkah-pribadi-moeldoko-1

Kelompok Demokrat hasil Kongres Istimewa (KLB) Deli Serdang secara resmi telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Cara Negara Jakarta.

Pengamat Politik dan Praktisi Hukum yang juga menjelma Ketua Departemen Komunikasi & Informatika DPP Partai Demokrat hasil Kongres Luar Umum (KLB) Deli Serdang, Saiful Huda Ems, mengungkapkan bahwa gugatan tersebut bukanlah metode Pribadi KSP Moeldoko.

Baca Serupa: Moeldoko Masih Usaha Menggoyang-goyang Demokrat-nya AHY, Kader: Jenderal Tuna Etika

“Gugatan Partai Demokrat KLB Sibolangit Deli Serdang ke PTUN Jakarta bukanlah langkah pribadi KSP Moeldoko, meskipun KSP Moeldoko di Partai Demokrat KLB ini menjadi Kepala Umumnya, ” kata Saiful dalam keterangannya, Sabtu (26/6/2021).

Saiful membaca bahwa langkah tindakan gugatan yang dilakukan adalah asli dari DPP Partai Demokrat versi KLB Sibolangit.

“Ini semua asli merupakan gugatan dari DPP Partai Demokrat versi KLB Sibolangit. Jadi, sangat tidak tepat jika ada bagian yang mengatakan ini bagian pribadi Ketum Partai Demokrat KLB yang juga adalah KSP RI, ” ucapnya.

Sebelumnya diketahui, Kuasa Hukum Demokrat KLB Deli Serdang, Rusdiansyah, mengatakan bahwa gugatan tata daya yang dilayangkan KLB Demokrat Deli Serdang teregistrasi dengan No. 150/G/2021/PTUN. JKT, di mana yang menjadi tergugat adalah Menteri Hukum & HAM RI selaku penguasa atau badan tata laksana negeri.

“Materi gugatan meminta pengadilan mengesahkan KLB yang diadakan di Deli Serdang Sumatera Utara di dalam 5 Maret 2021 berarakan yang menghasilkan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2021-2025, ” jelasnya.

Rusdiansyah mengatakan, dalam materi gugatan dijelaskan beberapa alasan dasar mengapa KLB Demokrat Deli Serdang harus disahkan. Perdana, KLB dianggap konstitusional karena diikuti oleh pemilik perkataan sah, yaitu para pemimpin Demokrat Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

Lebih sendat, ia berharap nantinya PTUN Jakarta menyidangkan dan menetapkan perkara ini secara betul dan objektif sehingga putusan yang dihasilkan memenangkan Demokrat versi KLB kubu Moeldoko.

“Gugatan ini kami ejekan selain untuk kepentingan asas klien. Kami persembahkan buat rakyat Indonesia dan negeri demi tegaknya hukum, kesamarataan, hak asasi manusia dan demokrasi agar ke aliran tidak ada lagi hak-hak dan kedaulatan anggota dirampas, ” tandasnya.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 karakter, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Gregory Jenkins