Site Loader
data-270-juta-penduduk-bocor-kominfo-panggil-bpjs-kesehatan-1

Kementerian Komunikasi dan Informatika hari ini (21/5/2021) memanggil direksi BPJS Kesehatan terpaut dugaan bocornya data 270 juta penduduk Indonesia. Masukan yang bocor disebut menyimpan NIK, nama, status hidup mati, hingga alamat.

Seseorang dengan pseudonim Kotz dalam forum gelap internet mengaku memiliki data tersebut dan berniat untuk menjual data tersebut seharga 0, 15 BTC. Kotz mengeklaim datanya diperoleh dari kebocoran yang ada di BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Kominfo Belum Berani Menyimpulkan Kabar soal Kebocoran Data Milik 279 Juta WNI

“Hari ini, Jumat (21/05/2021). Kementerian Kominfo melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk proses investigasi secara lebih mendalam sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, ” kata Ujung Bicara Kominfo, Dedy Permadi, dalam rilisnya, Jumat (21/5/2021).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Susunan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) yang sistem elektroniknya mengarungi gangguan serius akibat kegagalan perlindungan data pribadi tetap untuk melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Kementerian Kominfo dan pihak berwenang asing.

Selain itu, PSE juga wajib buat menyampaikan pemberitahuan secara tercatat kepada pemilik data karakter, dalam hal ini diketahui bahwa terjadi kegagalan pelestarian data pribadi.

Menurut Dedy, temuan tim yang menindaklanjuti temuan itu mengatakan bahwa sampel bahan yang diklaim penjual tak sama jumlahnya. Namun, datanya diduga kuat identik sesuai milik BPJS Kesehatan.

“Data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta semacam klaim penjual, tetapi berjumlah 100. 002 data. Departemen Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan bahan BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada struktur bahan yang terdiri dari Noka (Nomor Kartu), Kode Pejabat, Data Keluarga/Data Tanggungan, serta status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan, ” katanya.

Gregory Jenkins