Site Loader
klhk-gak-terima-izin-tambangnya-disebut-penyebab-banjir-kalimantan-selatan-1

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menepis perusahaan pertambangan menjadi penyebab terjadinya banjir deras di Kalimantan Selatan (Kalsel).

KLHK mencatat, umum Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan di Kalsel, hanya ada 87 bagian seluas ± 55. 078 hektare (ha).

Menangkap Juga: Forkam Gelar Dialog secara Kadis KLHK Riau Soal Tanah Adat

Luas IPPKH tambang sebesar 5, 79 % dari total luas kawasan hutan lindung serta produksi di Kalsel, yang menyentuh 950. 800 ha.

“Dari 87 unit IPPKH pertambangan eksisting di Kalsel, sebanyak 55 unit IPPKH dengan luas agak 43. 744 Ha, terbit sebelum 20 Oktober 2014. Dan sebesar 30 unit IPPKH seluas 19. 209 Ha telah dilakukan sambungan atau revisi, ” ungkap Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Keburukan Lingkungan (PPKL) RM Karliansyah, Sabtu (23/1).

Sementara IPPKH yang terbit setelah 20 Oktober 2014 sampai tahun 2020 adalah sebanyak 32 unit, dengan umum kurang lebih 11. 334 Ha.

Lebih lanjut dikemukakan Karliansyah, berdasarkan data penutupan tanah KLHK tahun 2019, total IPPKH pertambangan Kalsel lebih 55. 078 Ha, dan yang telah beraktivitas di lapangan adalah kurang bertambah 30. 841 Ha.

Luas bukaan tambang pada areal IPPKH tersebut, lebih kecil jika dibandingkan bukaan tambang di luar kawasan hutan Areal Penggunaan Asing (APL) yakni kurang lebih 53. 456 Ha.

Lulus, untuk permohonan penggunaan kawasan alas wajib dilengkapi dengan rekomendasi gubernur dan dokumen lingkungan, serta ada izin sektor tambang (IUP/ PKP2B/KK). Ini merupakan kewenangan Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah.

“Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan tak sepenuhnya dilakukan oleh KLHK, ” jelas Karliansyah.

Lebih lanjut, Karliansyah mengatakan, dalam penerbitan perpanjangan IPPKH, permohonan perpanjangan tetap dilengkapi dengan izin sektor yang masih berlaku, dokumen lingkungan, cermin satelit dan hasil evaluasi dengan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Daerah dengan melibatkan BPKH, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) & Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP).

“Dokumen-dokumen ini menjadi bahan penelaahan & pertimbangan Menteri dalam memberikan ataupun menolak permohonan perpanjangan IPPKH, ” tegas Karliansyah.

Lihat Sumber Artikel dalam Rakyat Merdeka Disclaimer: Artikel itu merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Rakyat Langgas.

Gregory Jenkins