Site Loader
kemnaker-terus-sosialisasikan-empat-aturan-pelaksana-uu-ciptaker-1

Negeri akan menyosialisasikan empat peraturan pemerintah (PP) turunan Peraturan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan secara masif.

Sosialisasi itu untuk menciptakan pemahaman yang cocok diantara stakeholder terhadap pokok seluruh aturan sehingga dapat meningkatkan implementasinya.

Baca Juga: Demikian ini Reaksi Pengurus Muhammadiyah saat Tahu Ada Aturan Miras Legal dalam UU Cipta Kerja

Keempat PP tersebut yakni PP Bagian 34 Tahun 2021 mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Aneh, PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kegiatan Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Periode Istirahat, dan Pemutusan Ikatan Kerja, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Order.

“PP itu akan terus disosialisasikan serta kami berharap ada interpretasi yang baik dari segenap stakeholder, pengusaha, pekerja/buruh maupun pengawas ketenagakerjaan terhadap perubahan dan penyempurnaan kebijakan pengupahan, ” kata Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Haiyani Rumondang.

Kepada pengusaha, Haiyani meminta agar dapat mematuhi semua ketentuan yang sudah ditetapkan. Para pengusaha diharapkan menggunakan fasilitas kebijakan yang meremehkan kegiatan berusaha secara bijak dan proposional, dengan pasti mengedepankan itikad baik, musyawarah dan mufakat, serta memiliki rasa kemitraan kepada pekerja,

“Pengusaha mendaulat pekerja sebagai aset yang harus dikelola dengan bagus. Sehingga bisa secara bersama-sama mengembangkan usaha dan membangun pembangunan negara, serta turut menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak-hak ketenagakerjaaan untuk para pekerjanya, ” ujarnya.

Sementara kepada pekerja atau buruh, Haiyani berharap agar bekerja lengkap semangat dan tanggungjawab, meningkatkan kompetensi diri, jeli tahu peluang pengembangan karir & penghasilan, selalu menjadi patner musyawarah yang produktif, & menjadi bagian penting di dalam setiap peran, jabatan, ataupun tugas.

“Sehingga mampu memberikan konstribusi signifikan dalam pengembangan usaha dengan akan berdampak kepada kelangsungan bekerja dan kesejahteraan pekerja dan keluarga, ” ujarnya.

Kepada Pengawas Ketenagakerjaan, Haiyani mengatakan bahwa peran Penilik Ketenagakerjaan sangat penting. Tidak hanya memastikan penerapan & penegakan hukum, namun Kepala Ketenagakerjaan juga perlu menyelenggarakan pembinaan, advokasi, dan memerosokkan pihak pengusaha dan praktisi serta stakeholder terkait untuk mengimplementasikan aturan.

Gregory Jenkins