Site Loader
kabinda-papua-gugur-moeldoko-operasi-di-papua-perlu-dievaluasi-1

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menggelar rapat koordinasi perkembangan situasi kesejahteraan terkini Papua di Gedung Bina Graha, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan pascagugurnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Mayjen TNI Anumerta IGP Danny Karya Nugraha.

Moeldoko mengucapkan pelihara sungkawa atas gugurnya Danny saat terjadi kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Menurut Mantan Panglima TNI itu, operasi keamanan-pertahanan di sana perlu dievaluasi.

Baca Juga: Bamsoet Minta TNI Polri Turunkan Kekuatan Penuh Tumpas KKB Papua

“Operasi dalam Papua perlu dievaluasi. Kala ada sesuatu yang biasa, tapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak di dalam situasi itu, harus tersedia perubahan dan pembenahan, ” ujar Moeldoko melalui bukti tertulisnya, Senin (26/4/2021) suangi.

Pada kerap ini, Moeldoko didampingi Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani. Moeldoko mengumpulkan Kementerian/Lembaga terpaut mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Pranata Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Tumenggung Kabupaten Intan Jaya. Mencuaikan rapat ini, Moeldoko menodong berbagai masukan untuk mencari solusi terbaik penanganan KKB di Papua.

Kabaintelkam Polri, Irjen Penuh Paulus Waterpauw pun setuju dengan pernyataan Moeldoko. Patuh Paulus, dirinya menilai susunan sinergitas di lapangan belum padu. Dengan begitu, cara penumpasan dan penangkapan KKB bisa terus berlanjut. Pertimbangan juga sudah dilakukan Kemenko Polhukam.

Setelah gugurnya Kabinda Papua Danny Nugraha, Kemenko Polhukam sudah menggelar rakor khusus dengan dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD. Salah satu pokok dalam rapat tersebut, Menko Polhukam menegaskan perlunya penguatan koordinasi dan meningkatkan intensitas operasi di Papua.

Di sisi lain, Wakil Kepala (Waka) BIN Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menguatkan, dengan kondisi Papua saat ini, pemerintah punya peluang untuk menuntaskan masalah KKB. Apalagi, katanya, evaluasi operasi di Papua sudah dibahas. “Operasi penuntasan KKB kudu dilanjutkan, ” jelas Teddy.

Teddy juga menambahkan, penyebutan nama KKB sudah tidak sesuai serta beberapa pihak mengusulkan pengucapan KKB menjadi separatis teroris. Hal ini menjadi sebuah tindak kontra-terorisme melalui Resolusi 1373 Dewan Keamanan Persekutuan Bangsa-Bangsa.

Besar Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto menambahkan, pengerjaan KKB di Papua perlu melibatkan tokoh dan klub adat, hingga Pemerintah Daerah.

Sementara Besar BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dan Asops Kapolri Irjen Pol Pemimpin Sugianto sepakat, operasi di Papua bukan operasi tentara, melainkan operasi penegakkan kaidah. “Maka, kejahatan KKB dalam papua bisa diproses secara hukum. Tapi, keterlibatan TNI di sana terkait perkara kedaulatan negara sehingga harus totalitas hadapi situasi dalam Papua, ” jelas Boy.

Adapun Bupati Kabupaten Puncak Jaya Yuni Wonda berniat, penanganan situasi di Papua, khususnya di Puncak Jaya memerlukan pengawasan dan ancangan khusus. “Perlu ada penghampiran ke masyarakat, bangun hubungan yang baik. Perlu pula pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik, ” ungkap Yuni.

Lihat Sumber Artikel di SINDOnews Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan SINDOnews. Hal dengan terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan menyeluruh isi artikel menjadi kepalang jawab SINDOnews.

Gregory Jenkins