Site Loader

WE Online, Jakarta

Menteri Pemimpin Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengingatkan, status Covid-19 sebagai bencana nasional tidak bisa langsung dijadikan sebagai dasar buat membatalkan kontrak-kontrak perdata, terutama perikatan bisnis.

“Pada 13 April lalu, presiden RI merilis Keputusan (Presiden) Nomor 12/2020 mengenai penetapan bencana non-alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional, ” katanya, di Jakarta, Rabu.

Diakui Mahfud, implikasi penetapan status Covid-19 sebagai bencana nasional menghadirkan spekulasi bahwa Keppres itu bisa dijadikan dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak bisnis.

Namun, bekas ketua Mahkamah Konstitusi itu mengisbatkan pemerintah tidak bermaksud menjadikan Covid-19 sebagai dasar yang seketika mampu dijadikan alasan untuk membatalkan persetujuan.

Ia memahami jika spekulasi itu muncul karena kesengsaraan dianggap sebagai force majeure, yaitu kejadian luar biasa yang mendirikan orang tidak mampu memenuhi prestasinya karena peristiwa di luar kemampuannya.

“Di dalam kaidah perjanjian memang ada ketentuan kalau force majeure bisa menjadi alasan untuk membatalkan kontrak, ” katanya.

Akan tetapi, sirih dia, penetapan status Covid-19 jadi bencana non-alam tidak bisa tepat dijadikan alasan untuk membatalkan janji dengan alasan force majeure.

“Force majeure memang tak bisa secara otomatis dijadikan asas atau alasan untuk membatalkan perikatan, tetapi memang bisa dijadikan pintu masuk untuk bernegosiasi dalam upaya membatalkan atau mengubah isi kontrak, ” katanya.

Ada jutaan budak yang terkendala belajar online karena keterbatasan akses internet. Ada banyak tenaga medis yang tidak dibekali APD lengkap. Mari kita sama-sama sukseskan kampanye #AmanDiRumah untuk menghalangi penyebaran Covid-19.

Sokongan Anda akan disalurkan untuk membangun pengadaan APD dan fasilitas pelajaran online anak-anak Indonesia. Informasi soal donasi klik dalam sini .

Gregory Jenkins