Site Loader
gibran-tak-bisa-maju-pilpres-2024-sebabnya-1

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka tidak bisa maju di Pemilihan Presiden & Wakil Presiden 2024 atau Pilpres 2024. Sebab, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyebutkan bahwa usia sedikitnya 40 tahun sebagai salah satu syarat menjadi calon presiden & calon wakil presiden.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka kelahiran Surakarta 1 Oktober 1987 alias berusia 33 tahun saat ini. Sehingga, pada tahun 2024, usia Gibran baru sekitar 37 tahun.

“Kalau cocok Undang-Undang Pemilu yang lama, Gibran tetap enggak bisa maju, melainkan tahun 2022 ada pembahasan Peraturan Pemilu dan mengubah usia kecil pencalonan menjadi 35 tahun, ” ujar Deputi Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Muhammad Hanif kepada SINDOnews, Selasa (16/2/2021).

Baca Juga: Gibran Rakabuming for Pilpres 2024? Terlalu Halu!

Hanif menjelaskan, syarat usia capres dan cawapres berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tarikh 2017 tentang Pemilu adalah minimal 40 tahun. Maka itu, Gibran bisa maju di Pilpres kelak jika syarat usia capres & cawapres itu diubah dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu.

“Iya (Kecuali diubah, red), sebab tahun ini (katanya) tidak ada pembahasan, maka pasti pembahasannya pada tahun selanjutnya, soalnya bagaimanapun juga UU Pemilu (dan UU Pilkada) harus direvisi agar bisa sepadan penjadwalan tahapannya, kalau tidak direvisi di tahun 2024 akan saling bentrok tahapannya, ” ungkapnya.

Di sisi lain, taat dia, usia minimal 40 tahun sebagai salah satu syarat capres & cawapres dalam Undang-undang Pemilu itu pas, tetapi belum ideal. “Untuk menjadi presiden dan wapres, barangkali pertimbangannya pada usia ini seseorang sudah mapan secara ekonomi & emosional. Tentu risikonya akan menghambat pemimpin-pemimpin muda yang di lembah umur 40 tahun, yang ternyata mereka secara ekonomi dan emosional sudah mapan, ” katanya.

Intinya, sendat dia, segala sesuatu pasti bakal ada risikonya. “Tinggal bagaimana perakit undang-undang mengambil keputusan yang mana, apa sesuai kebutuhan atau cocok kepentingan, ” pungkasnya.

Lihat Sumber Tulisan di SINDOnews Disclaimer: Artikel itu merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan SINDOnews. Hal yang terpaut dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjelma tanggung jawab SINDOnews.

Gregory Jenkins