Site Loader
dp-nol-persen-masih-kurang-nendang-kerek-penjualan-properti-1

Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang melonggarkan uang muka ataupun Down Payment (DP) nol persen dinilai memiliki daya katrol yang tidak cukup tinggi untuk mendongkrak sektor properti di saat pandemi Covid-19. Biar makin nendang, pemerintah memberikan insentif pajak.

Begitu dikatakan Pengamat Properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, kepada RM. id, Sabtu (20/2/2020).

Membaca Juga: Waah.. Asik Nih! Kekayaan Muka Pembelian Properti Bisa Nihil Persen, Ini Jenis Rumahnya…

Taat Ali, satu sisi kebijakan BI ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha keras untuk dapat menggerakan sektor properti lebih kencang lagi. Tetapi, untuk beberapa alasan, kebijakan itu diperkirakan masih belum dapat sepenuhnya mengangkat sektor properti.

“Dengan pembelian properti tanpa kekayaan muka, pastinya akan berdampak serta berpotensi untuk meningkatkan minat mengambil properti, itu dalam kondisi biasa, kalau sekarang mungkin belum, ” katanya.

Ia menegaskan, saat normal, daya beli kelompok di semua golongan masih lulus terjaga, kebijakan tanpa uang muka ini akan sangat membantu memajukan minat masyarakat untuk membeli kekayaan. Namun demikian dalam kondisi masa ini, minat saja tidak pas dan harus diimbangi dengan daya beli.

Ia melihat, sebagian besar golongan masyarakat menengah-bawah lebih memilih untuk memenuhi keinginan lain sebelum memilih untuk mengambil properti seperti kebutuhan pokok. Tatkala golongan masyarakat menengah-atas, justru besaran uang muka tidak menjadi rumor terpenting dalam membeli properti, karena berdasarkan daya beli seharusnya mereka masih sanggup untuk membayar uang muka.

“Apalagi masa ini sudah mulai banyak pengembang yang melakukan strategi penjualan kekayaan tanpa uang muka, ” katanya.

Ali menambahkan, saat ini daya beli masyarakat menengah-atas relatif masih cukup baik walaupun terganggu. Sebagian masih menyimpan uangnya di bank dan menunda pembeli properti.

Dari penjabaran yang dilakukan IPW diperlihatkan, pemasaran properti yang masih mengalami kemajuan dibandingkan tahun 2019 berada pada segmen harga Rp 500 juta-Rp 2 miliar, sedangkan di segmen lebih dari Rp 2 miliar meskipun mengalami penurunan namun tidak berarti tidak memiliki daya kulak. “Sebagian besar menunda pembeli kekayaan, ” ujarnya.

Insentif Pajak

Untuk itu, ia bersama Real Estat Indonesia (REI) mengusulkan, daya dongkrak properti lebih kepada pemberian insentif terkait pengurangan pajak Bea Pendapatan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari saat ini 5 persen menjadi 2, 5 persen seperti yang diusulkan IPW, atau bahkan ditambah pengurangan PPN 10 persen yang diusulkan REI.

Ali meyakini, adanya kontraksi biaya ini, konsumen properti mau lebih tertarik untuk menyimpan uangnya di properti karena secara ukuran transaksi lebih rendah dari suasana normal.

“Tentunya kontraksi ini tidak harus diberlakukan selamanya jika memang pemerintah keberatan. Namun paling tidak dalam 1 tahun ke depan, strategi relaksasi itu yang akan membuat pasar properti lebih nendang, terutama di iklim pandemi seperti saat ini, ” usulnya.

Ia menetapkan, adanya gabungan kebijakan LTV ( Loan to Value ) dan FTV ( Financing to Value ), penurunan suku bunga, dan pengurangan biaya-biaya pajak dan BPHTB bakal memberikan daya dorong yang betul signifikan untuk dapat mengubah tabiat pasar konsumen, untuk membeli properti sehingga dapat menggerakan sektor pabrik ini secara luar biasa.

Seperti diketahui, pada Kamis (18/2), BI menggunakan kebijakan LTV/FTV sebesar 100 persen, yang berarti masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang muka untuk pembelian properti dan ditanggung oleh bank. Dibarengi dengan penurunan BI Rate 7-Day Repo menjadi 3, 5 persen. [ DWI ]

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sebanding Warta Ekonomi dengan Rakyat Langgas. Hal yang terkait dengan gubahan, foto, grafis, video, dan menyeluruh isi artikel menjadi tanggung berat Rakyat Merdeka.

Gregory Jenkins