Site Loader
dijamin-gak-kabur-kayak-harun-masiku-golkar-aziz-syamsuddin-akan-siapkan-1

Pemimpin Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Golongan Golkar, Supriansa, angkat bicara terkait kasus suap pengerjaan perkara di Pemerintah Tanah air Tanjungbalai yang diduga membabitkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Azis Syamsuddin. Supriansa menegaskan bahwa Partai Golkar menghormati proses hukum yang saat ini tengah berlaku di Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK).

“Saya sebagai ketua Bakumham DPP Golkar, tentu kita mengedepankan azas praduga tak bersalah pada kasus yang menimpa Pak Azis, ” sekapur Supriansa di DPP Kelompok Golkar, Slipi, Jakarta, Sabtu (8/5). Baca Selalu: Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Aziz Syamsuddin Katanya Betul Khawatir dan Ketakutan!

Supriansa mengatakan, DPP Partai Golkar mengizinkan membantu Azis dalam memberikan bantuan hukum. Partai hendak melakukan komunikasi lebih sendat setelah Azis menunjuk kuasa hukumnya nanti. Menangkap Juga: Teka-Teki Aziz Syamsuddin Mangkir dari Pemeriksaan KPK: Ternyata Dia Masih…

“Tentu Pak Azis akan menyiapkan pengacara nanti. Belakang pengacara akan berkomunikasi tepat dengan saya terkait urusan yang dihadapi beliau, ” ujar anggota Komisi III DPR itu.

Supriansa meminta publik bersabar dan mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam tahu kasus tersebut. Supriansa mengingatkan bahwa Azis sampai masa ini masih berstatus sebagai saksi.

“Olehnya itu nanti ke depannya kita akan menunggu laksana apa persiapan yang dilakukan oleh Pak Azis & pengacaranya dalam menghadapi masalah ini, ” ucapnya.

Sebelumnya Azis Syamsuddin dijadwalkan menjalani pemeriksaan jadi saksi kasus yang melilit penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP) di Jumat (7/5) kemarin. Tetapi, politikus Golkar itu tidak hadir.

Tip Pemberantasan Korupsi (KPK) optimistis Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin tidak bakal kabur. KPK yakin politikus Golkar itu tidak hendak kabur seperti Harun Masiku, yang masih menjadi buronan hingga saat ini.

“Kami meyakini dengan bersangkutan masih di negeri karena saksi itu sudah dicegah bepergian muncul negeri, ” kata Plt Juru Bicara KPK bidang Pencegahan, Ali Fikri pada Jakarta, Jumat (7/5).

Ali mengatakan, KPK berharap Azis Syamsuddin sanggup hadir dan bersikap koorperatif memenuhi panggilan berikutnya. KPK berencana melakukan pemanggilan ulang yang akan dijadwalkan & informasikan lebih lanjut.

Sebelumnya, KPK telah meminta imigrasi melakukan pencekalan terhadap Azis Syamsudin terbatas mulai Rabu (27/4) hingga enam bukan ke pendahuluan. Larangan pencegahan ke luar negeri ini dalam buram kepentingan percepatan pemeriksaan serta menggali bukti-bukti lain biar pada saat dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada di Nusantara.

Seperti diketahui, KPK menetapkan mantan wali kota Tanjung Balai, M Syahrial (MS) sebagai tersangka dugaan perkara penerimaan pemberian atau janji oleh penyelenggara negara. Dia ditetapkan bergabung dengan penyidik KPK daripada kepolisian Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan seorang advokat Maskur Husain (MH).

SRP diduga menyelenggarakan pemerasan kepada MS biar KPK menghentikan penyidikan terhadap tersangka wali kota Tanjung Balai tersebut. Sedangkan Azis Syamsudin disebut-sebut menjembatani pertemuan antara SRP dan MS di rumah dinas Wakil Ketua DPR RI dalam Jakarta Selatan pada Oktober 2020 lalu.

Selanjutnya, SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai buat tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang Rp 1, 5 Miliar.

MS lantas meluluskan permintaan SRP dan MH dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik teman dari saudara SRP, RA. MS juga menganjurkan uang secara tunai sehingga total uang yang telah diterima SRP Rp satu, 3 Miliar.

Setelah uang diterima, SRP kembali menegaskan kepada MS dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Bangsal tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK. Dari uang yang telah diterima oleh SRP dari MS, lalu dikasih kepada MH Rp 325 juta dan Rp 200 juta.

Buat kepentingan penyidikan, tersangka SRP dan MH masing-masing untuk 20 hari ke depan terhitung mulai 22 April 2021 sampai dengan 11 Mei 2021. SRP pada tahan pada Rutan KPK Gedung Merah Putih, MH ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur sedangkan MS saat ini masih dalam pemeriksaan di Polres Tanjung Balai.

Atas perbuatan itu, SRP dan MH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf an atau huruf b atau pasal 11 & Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi Jo Pencetus 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan MS disangkakan melanggar Pasal 5 bagian 1 huruf an atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tarikh 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lihat Sumber Artikel pada Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sebanding Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait secara tulisan, foto, grafis, gambar, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Gregory Jenkins