Site Loader
Dahlan Iskan Serukan Buat Superholding BUMN Sekarang: Mumpung DPR Tutup Serampangan

WE Online, Jakarta

Mantan Menteri BUMN era Pemimpin SBY, Dahlan Iskan, mengungkapkan, tersedia puluhan perusahaan pelat merah milik negara yang sudah mati, tetapi belum kunjung dihentikan secara formal operasionalnya.

Dahlan mengutarakan, ada sekitar 30 BUMN dengan sudah mati, tapi ‘belum dikubur’. Alasan belum ‘dikubur’nya BUMN itu karena adanya hambatan hukum tenggat politik.

Mengaji Juga: Dahlan Iskan Sebut 30 BUMN Sudah Mati: Tapi… Nggak Bisa Dikubur

“Bayangan saya, minimal ada 30 BUMN yang sebetulnya sudah meninggal dunia, tapi mayatnya belum dikubur seperti Merpati, PFN (Produksi Hidup Negara). Ada kira-kira 30. Letak mengubur saja karena sudah lebur dan nggak ada napas, tapi nggak bisa karena ada larangan hukum, politik, ” ujar Dahlan dalam webinar Superholding BUMN: Jadi dan Perlukah, Senin (28/9/2020).

Dahlan menuturkan, saat dirinya menjabat sebagai Menteri BUMN, ia memiliki gagasan untuk membangun BUMN PPA (Perusahaan Pengelola Aset). Nantinya, ‘mayat-mayat’ BUMN tersebut dijadikan budak usaha PPA.

Dahlan menjelaskan, hambatan hukum dan politik dalam membubarkan BUMN dapat terlewati dengan menjadikan BUMN mati itu menjadi anak usaha PPA. Proses penghentian operasionalnya lebih mudah sebab hanya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saja.

“Namun, ini belum selesai-selesai. Misalnya ini PFN sudah mati, biarpun mau diubah jadi pendanaan hidup, itu akan merepotkan, jadi sudahlah kuburkan saja dengan baik, disholawati, supaya tidak merepotkan semua dengan hidup, ” ujar Dahlan.

Jika pemerintah memiliki uang, lebih baik uang tersebut dimanfaatkan untuk membuat perusahaan baru selalu ketimbang menyelamatkan BUMN yang telah mati.

Dahlan memperhitungkan, wacana pembubaran Kementerian BUMN menjelma superholding, seperti Temasek milik Singapura, tidak serta merta bisa tepat menuju tahap itu. Bahkan, Malaysia saja belum begitu sukses secara superholdingnya, Khazanah.

Lalu, proses pembentukannya juga tidak bisa hanya melibatkan satu pihak, tetapi seluruh pemangku kepentingan termasuk kaum lewat DPR.

“Karena itu kalau niat membuat superholding ini dianggap penting, saya taksir sekarang saja mumpung DPR diminta apa saja mau. Karena DPR ini semacam sudahlah, tutup lupa yang penting pemerintah jalan jadi kalau mau bentuk superholding BUMN sekarang, belum tentu DPR dengan akan datang sikapnya seperti itu, ” ucap Dahlan.

Gregory Jenkins