Site Loader
anies-ganjar-hingga-ridwan-kamil-butuh-panggung-pencitraan-menuju-pilpres-2024-1

Pengamat kebijakan Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, menilai pesona calon presiden (capres) potensial pada 2024 dari kelompok kepala daerah hendak meredup jika pilkada serentak digelar pada tahun yang sama.

Sejumlah capres potensial sebab klaster kepala daerah antara asing Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tenggat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Nama para kepala daerah itu kerap masuk dalam bervariasi survei mengenai capres.

“Seperti itulah yang akan terjadi. Pesona kepala daerah yang sudah tak menjabat lagi akan meremang, luntur, dan bahkan hilang. Itu sudah menjadi bagian dari sunatullah di politik. ‘Ada gula, tersedia semut’. Ketika mereka berkuasa, akan ada datang banyak semut yang mengerumuti. Sedangkan jika sudah tidak berkuasa, semut-semut akan menghilang, ” kata Ujang, Minggu (21/2/2021).

Menangkap Juga: Djarot Sindir Banjir DKI: Pak Anies Harus Dibantu, Kerja Tiga Tahun Masih Belum Kelihatan

Menurut Bujang, capres dari klaster kepala kawasan bisa merebut momentum untuk 2024 apabila memiliki jabatan baru yang bisa digunakan sebagai panggung pencitraan.

“Intinya jika itu tak lagi jadi kepala kawasan di 2024, karena sudah mundur di tahun-tahun sebelumnya, mereka akan lemah dan tak ada tenaga untuk bisa bersaing di Pilkada 2024, ” jelas Ujang.

Ujang mafhum nama Anies hingga Ganjar kerap muncul dalam survei pencapresan. Sebab mereka masih memiliki panggung sebagai kepala kawasan.

“Jika sudah tidak menjabat, maka tak akan punya kekuataan untuk bisa bersaing. Salah satu jalannya, mesti punya posisi lain agar bisa tetap punya panggung-panggung politik, ” imbuh tempat.

Sebagaimana diketahui, lupa satu agenda revisi UU Pemilu adalah mengubah jadwal Pilkada 2024 menjadi 2022 dan 2023. Namun, saat ini mayoritas fraksi dalam DPR tidak menghendaki revisi beleid itu. Artinya, bisa dipastikan pilkada tetap dihelat pada November 2024, sesuai UU Nomor 10 Tarikh 2016.

Sejumlah kepala daerah yang berpotensi menjadi capres 2024 akan amblas masa jabatannya pada 2022 serta 2023. Artinya mereka kehilangan panggung atau momentum selama satu tarikh lebih untuk menuju ke Pilpres 2024.

Lihat Sumber Artikel di SINDOnews Disclaimer: Artikel ini merupakan kegiatan sama Warta Ekonomi dengan SINDOnews. Hal yang terkait dengan gubahan, foto, grafis, video, dan menyeluruh isi artikel menjadi tanggung pikiran SINDOnews.

Gregory Jenkins