Site Loader
Ahli Hukum Tak Permasalahkan Rencana IPO Subholding Pertamina

WE Online, Jakarta

Rencana penawaran umum perdana saham ( Initial Public Offering /IPO) anak usaha ( subholding ) PT Pertamina terus memungut komentar dari berbagai pihak. Kesempatan ini pendapat datang dari Pakar Patokan Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Menurutnya, posisi Pertamina dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 adalah sama seperti kontraktor aneh yang semata-mata hanya sebagai pemain bisnis. Karenanya, sebagai sebuah entitas bisnis, maka rencana IPO subholding Pertamina merupakan satu hal yang adil dan tak perlu dipermasalahkan. “Sebagai pelaku bisnis, rencana IPO subholding Pertamina tak perlu dipersoalkan sedang. Apalagi yang akan masuk pasar uang saham adalah anak perusahaan dalam bawah Pertamina, ” ujar Hikmahanto, di Jakarta, Senin (27/7).

Sebagai patokan, menurut Hikmahanto, perusahaan-perusahaan dari sungguh negeri yang beroperasi di Nusantara juga diperbolehkan untuk melakukan go public . Karenanya, justru mengherankan mengapa rencana IPO anak usaha Pertamina menjadi peristiwa yang kini justru seolah dipersoalkan. Sesuai UU, Pertamina adalah suatu persero dengan negara memiliki 100 persen sahamnya. Sementara di level bawahnya, BUMN tersebut juga mempunyai anak usaha, seperti PT PErtamina Hulu Energi dan juga PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Yang perlu dan penting dijaga patuh Hikmahanto adalah di level sari, yaitu PT Pertamina, agar kepemilikan sahamnya tetap 100 persen dimiliki negara. “Kalau kita lihatnya dalam level bawah, PGN juga kan sudah go public . Bahkan sebelum jadi anak usaha Pertamina, saat mereka masih langsung di bawah negara, membentuk PGN sudah go public . Jadi apa masalahnya? Kenapa dulu tidak dipermasalahkan? ” keluh Hikmahanto.

Dijelaskannya pula, saat ini banyak kongsi migas dunia yang juga sudah IPO. Bahkan tidak sedikit antaralain juga beroperasi di Indonesia, kaya Saudi Aramco pada tahun 2019 dan juga Exxon Mobil. Kausa utama dijalankannya IPO tentu adalah untuk mengurangi beban biaya dengan harus ditanggung pemegang saham di menjalankan perusahaan. Karena yang bakal go public adalah anak usaha Pertamina, maka dengan sendirinya hal itu tentu juga bakal menguntungkan Pertamina selaku induk usaha. “Tujuannya (IPO) tentu untuk mengurangi biaya pemerintah dalam menjalankan perusahaan. Begitu selalu (untuk membantu) Pertamina. Kalau dengan di bawah ini (anak usaha) kurang duit , masak mau minta lagi ke negeri. Kan malah jadi beban, ” tegas Hikmahanto.

Sementara itu, pihak Pertamina mencuaikan Direktur Utamanya, Nicke Widyawati, sudah menyatakan bahwa rencana IPO subholding cuma merupakan salah satu dari kurang opsi yang dimiliki perusahaan buat menjalankan dan mengembangkan bisnis bani usaha agar lebih maksimal. Dengan go public , anak usaha diharapkan bisa bertambah mandiri secara pendanaan, karena pada enam tahun ke depan, Pertamina juga dituntut untuk dapat juga masuk ke bisnis energi terbarukan yang diperkirakan membutuhkan anggaran biaya modal ( capital expenditure / capex ) hingga US$133 miliar. Hajat capex tersebut rencananya sebanyak 47 persen masih akan dipenuhi dari keterampilan internal perusahaan. Selanjutnya sebesar 15 persen lewat equity financing , 10 persen dibanding project financing dan 28 persen lagi external fund . “Nah dari external fund ini tersedia berbagai cara, mulai dari penerbitan bond , pinjaman perbankan sampai IPO. Jadi IPO hanya salah satu opsi dengan berbagai pertimbangan plus dan minusnya, ” tegas Nicke, dalam jalan terpisah.

Gregory Jenkins